Pertemuan BPMPK Bersama Pendamping Desa Kabupaten Jayapura

Jayapura” pemerintah provinsi papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasi jayapura gelar pertemuan dengan tujuan bagai mana mengetahui biaya kerja (onor pendamping desa TA PD.PD, PLD di provinsi papua)

Rabu 14 Mei 2019 bertempat di aulah kantor bupati jayapura kegiatan ini berlansung selama sehari yang melibatkan TA PD PD PLD Serta DPMPK kabupaten jayapura peranserta dosen unibersitas cendrawasi papua.

agenda yang di bahas bagai mana dengan biaya BOP yang masi sangat kurang untuk pendamping desa dengan ruas area kerja yang luas dengan topografi yang berbeda-beda.

dari hasil simulasi yang di bahas akan dirumuskan kembali sampai dengan hasil keputusan mentri desa tentan onorium pendamping desa dinaikan berapa persen.

Dalam agenda pembahasan tersebut dibuat tiga kelompok yang di mana didalamnya di bahas tentan luas  wilaya kerja pendampingan nya serta besar biaya kerja dan onor kerja.

Kususnya untuk kabupaten jayapura di beberapa distrik seperti distrik airu, distrik rafenirara, distrik yokari itu biaya kerjanya besar sekali sedangkan onarnya tidak cukut untuk luasan area kerja.

Dalam evaluasi tersebut salah satu PLD dari wilaya IV distrik airu

Menjelaskan bahwa di airu kalau cakter pesawat itu biayanya 20 juta satu kali jalan dari kabupaten jayapura menuju distrik airu dan jalan darak pun juga ampir sama yaitu 12 juta kalau cakter sehingga onor yang hanya Rp. 2.400.000 itu tidak cukup untuk kami kerja dengan luasan kampung dan distrik yang sangat luas.

Begitu pulah distrik rafenirara itu sekali cakter menuju distri itu besar biayanya Rp.6.00.000 itu untuk sekali jalan dalam satu hari sedangkan hari kerjanya PD, PLD itu 24 hari jadi untuk 24 hari dikali Rp.600.000 itu paling tidak cukup sekali apalasi di kampung itu tidak ada sarana angutan umum yang melintas dari kampung ke kampung.

Dalam upaya pembahasan ini dosen universitas cendrawasi bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan kepala dinas DPMPK kabupaten jayapura.

Menyelaskan bahwa untuk pendamping desa suda di keluarkan dalam peraturan bupati untuk di angarkan untuk onor pendamping desa sehingga pendamping desa dapat suda banyak membantu pemerintah

Daerah dalam hal ini program pemberdayaan masyarakat kampung jadi kerja pendamping desa suda banyak terlihat dari perkembangan kampung.bersama .(http://gemebs- nafatali griapon admin)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*