Pemerintah Kabupaten Jayapura Memintah 9 Dewan Adat Suku Bisa Membantu Mengawasi Dana Kampung

pelatihan sembilan Dewan Adat Suku di Kabupaten jayapura dalam rangga bisa mengawasi Dana Kampung dan Penatahan Batas wilaya

Sentani” Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung melakukan pelatihan pengawasan dana kampung bagi 9 dewan adat.

Dalam hal pengawasan dana kampung yang turun ke kampung di wilaya adat untuk masing-masing wilaya adat suku bisa dapat mengawasi dana kampung dalam program penataan wilaya adat yang akan di bagun.

Dengam  proses penatahan wilaya adat maka masyakakat dapat menjaga potensi Alam nya sehingga tidak di garap begitu saja oleh tengkulak.

  DPMJK kabupaten jayapura melakukan pelatihan untuk bendata batas-batas wilaya yang di mana bisa di jadikan sebagai data masayakat adat suku.

Kegiatan ini di lakukan di Balai Trans, Yaim, Sentani, Jalan Pasar Lama guna melibatkan 9 Adat Suku dan Ondoafi  dan Para Tetua Adat dalam hal ini Pendamping Lokal Desa juga di libatkan mengacu pada program pengelolahan dana kampung atau pun pengelolan potensi kampung untuk dapat membangun di wilayanya 9 dewan adat suku .

Senin 20 September 2018  pelatihan pengawasan dana kampung bagi para pengurus  9 dewan adat suku di kabupaten jayapura di lakukan selama satu hari.

Mathius Awoitauw, SE, M.Si Bupati Jayapura  menyampai pada pembukaan acara pelatihan pengawasan dana desa bahwa di tahun 2019 distrik akan menjadi sentral program yang di mana akan mengolah angaran dana kampung sehingga adat yang mempunyai wilaya seingga dapat melakukan pengawasan.

dalam hal ini masyarakat data dapat mengawasi program kampung yang di muat dalam RKPK Tuangkan dalam APBK sehingga program tertegis pembagunan kampung bisa tepat sasaran tepat tujuan, dan bermanfaat bagi masyarakat kampung.

Elisa Yarusabra, S.Sos., MPA “Plt Kepaladinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura” dalam hal bagai manan Adat bisa meningkatkan kualitas Hidup, mendorong keberdayaan dan kemajuan masyarakat Adat, mendorong peningtan dan pemerataan kesejahtraan mendorong peningkatan dan peretaan infrastruktur, mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik, melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Dalam hal ini bupati jayapura mengatakan pada pemeritah adat yang mengadiri pelatihan tersebut yang di mana di saksikan oleh pendamping lokal desa dan ondoafi, ondofolo, dan semilan dewan adat  dan juga distriksekapupaten jayapura dan juga pendamping lokal desa.

Mathius Awoitauw, SE, M.Si Bupati Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa pemerintah adat yang Dalam hal ini memiliki hak kekuasaan di kampung bisa mengawasi dana kampung denggan baik karena  untuk 2019 Distrik akan menjadi pusat layanan masyarakat mulai dari mengurus data kependudukan sampai dengan mengurus Dana Kampung .

Thomas Naftali Griapon selaku pendamping Kampung menjelaskan bahwa didirinya akan selaluh mendukung program penataan wilaya adat karena sementara ini dirinya belumtau batas-batas wilaya adat yang pasti jadi dirinya sangat optimis sekali pada adat untuk sama-sama mendanpinggi dana kampung dan juga membatisi wilaya adat di kabupaten jayapura hal seperti ini yang ia harapkan supaya masyarakat suku-susku adat juga bisa mengetahui seberapa seberapa hasil potensi yang suda di garap dan seberpa berapa besar yang belum di garap.

Dan dirinya juga akan membantu pemerintah dengan mendoron kampung-kampung yang ada di kabupaten jayapura sehinga semuanya bisa dapat didata dengan baik.

Karena masyarakat yang harus jauh-jauh datang ke kabupaten jayapura hanya untuk mengurus data mereka maka dingan pelatian ini adat juga bisa sebagai fungsi kontrol data kependudukan. (http://gemebs-naftali griapon admin)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*