Pemantapan Pendamping Sosial Dalam Menangani Bantuan Pangan Non Tunai Dan Bantuan Beras Sejahtera Di Provinsi Papua Dan Papua Barat

PEMANTAPAN TENAGAN PENDAMPING SOSIAL DI LINGKUNGGAN PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2018

TKSK seluru kabupaten di Dua Provinsi di wajibkan mengawal penyaluran beras  rastra dengan baik agar bisa memberikan pemahaman pada masyarakat tentan batuan BPNT dan Beras Sejahera untuk tahun 2018 di lingkungan distrik-distik.

Jayapura-“ kegiatan pemantapan pendamping sosial untuk menangani bantuan pangan bagi masyarakat, bantuan pangan non tunai dan bantuan beras sejahtera di lingkungan provinsi papau dan papua barat.06/03/2018

Kegiatan pemantapan pendamping sosial di adakan oleh kementrian sosial RI dalam hal bekerja sama Dinas Sosial provinsi papua  dan juga PT Bulog Povinsi Papua dan Papua Barat dalam hal ini bertujuan untuk bagai mana Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan ( TKSK) berperan aktif dalam pendamping penyaluran beras sejahtera pada masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.

TKSK harus mendampinggi dengan baik, jika ada kedepatan di lapangan denggan petugas distrik, kampung serta kabupaten harus segera melaporkan pada pihak Hukum untuk di cek penyala gunaan penyaluran bantuan pangan non tunai dan beras sejahtera.

PENDAMPING BPNT BANSOS RASTRA DARI PROVINSI PAPUA BARAT BERSAMA PENDAPING BPNT DARI PROVINSI PAPUA

“kata mensos bahwa bantuan pangan Non tunai maupun beras sejahtera itu harus bisa di terima oleh masyarakat yang layak mengapa demikian karna banyak yang sudah menjadi pengalaman pait waktu  Bantuhan beras Miskin (RASKIN). Itu banyak masyarakat tidak menerimanya dan untuk biaya penyetoran itu di tagi oleh petungas kampung juga distrik yang menagani Raskin tetapi pada saat penyaluran itu sebagian masyarakat mengelu karena  yang di berikan tidak sesuai dengan biaya yang di kerluarkan buat membayar beras raskin dan juga kualitasnya beras raskin kurang baik untuk di konsumsi oleh masyarakat”

Untuk penyaluran bantuan non tunai dan beras sejahtera itu dengan tanggal  yang sudah di sepakati itu tangal 20-26 setiap bulan nya mengapa karena itu sudah keputusan mensos tergantun kebupaten/Kota yang berkoordinasi dengan PT Bulog untuk penyaluran.

TKSK DISTRIK NIMBORAN BERSAMA TKSK DISTRIK YOKARI MENGADAKAN EVALUASI BERSAMA MENSOS RI BUAT PERMASAHAN SOSIAL YANG TERJADI DI LINKUNGGAN KABUPATEN JAYAPURA DALAM HAL BPNT DAN JUGA BANSOS RASTRA TAHUN 2018

TKSK di Masing-Masing Kabupaten/Kota  Siap  Dampinggi Program BPNT  dan Bansos Rastra di Lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat   Agar Bantuan yang di Turunkan oleh Kementrian Sosial  RI itu BisaTepat Sasaran.

Kordinator TKSK Provinsi Papua antoni okowali menjelaskan  bahwa dalam penyaluran bantuan Non tunai maupun beras sejahtera kita sebagai peserta pelatian ini wajib mendampinggi bantuan apa saja baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, kecamatan dan kampung apalagi masyarakat sudah mendengar ban tuan beras  ini sudah di gratiskan.

“Helena Griapon sangat mengaprisiasi dengan pelatian ini seingga dirinya sebagai anak asli dari distrik nimboran yang bertugas sebagai TKSK menyatakan bahwa ia akan mengerakan pemerintah distrik dan juga kampung untuk segera mendata masyarakatnya yang benar-benar layak menerima bantuan beras sejahtra” agar kedepan nya kampung-kampung tersebut  tidak terjadi kesala pahaman antara penerima beras gratis dan juga masyarakat yang tidak menerima beras gratis.

Sehingga tidak terjadi kesala pahaman antara masyarakat di lapangan dengan penyaluran beras sejahtera karena beras tersebut suda di gratiskan oleh kementrian sosial, kegiatan pemantapan ini di lakukan agar supaya magai mana TKSK bisa berperan aktif membantu pemeritah dalam mendampinggi bantuan beras gratis.

kegiatan ini berlansung hari selasa, rabu, kamis, jumat selama empat hari di hotel aston jayapura guna memantapkan TKSK untuk mendampinggi penyaluran bantuan beras sejahtra kemasyarakat di lingkungan distrik maupun kampung.

Tujuan nya dalam pematapan pendamping sosial yaitu berbisacara mengenai data yang di pakai dengan jumlah penerima yang masi sangat kurang sekali karena data yang di input tahun 2015 oleh TKSK, kepala kampung, distrik dan juga dinas sosial  di masing-masing Kabupaten/ Kota di masing-masing provinsi belum di pakai.

TKSK berharap agar pemerintah dinas  sosial bisa bekerja sama dengan dinas lain yang menagani tentang pendataan dalam hal ini menyangkut data permasalahan sosial PMKS dan PSKS  di lapangan maka nanti kedepanya tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat.

“mensos berharap pada pemeritah provinsi dan kabupaten/Kota bisa sama-sama TKSK untuk membantu mengawal dalam proses ditribusi bantuan beras sejahtra sampai ke kecamatan maupun kampung agar masyarakat yang nama nya sudah terdata bisa menerima bantuan dan bagi yang belum terdata agar bisa di data bersama-sama”  dalam peditibusian dari PT Bulog pada pemerintah ditrik dan kampung kerena bantuan beras sejakhtera untuk satu  KK 10 Kg jadi TKSK harus bisa mengawasi dan mendampinggi dengan baik dalam penyaluran dengan tangal yang sudah di tentukan. http://gemebs-griapon

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*