Perubahan Penyaluran Bansos Distrik Nimboran Melakukan Evaluasi Bersama TKSK Serta Kepala-Kepala Kampung Se Distrik Nimboran

Nimboran”- Dalam rangka perubahan penyaluran raskin yang di ubah menjadi bansos sehingga pemerintah distrik bersama TKSK nimboran melakukan evaluasi bersama 13 kepala kampung dan 1 kelurahan yang bertempat di kantor dostrik nimboran dalam hal ini, untuk mengecek kembali nama-nama yang di kirim dari kemensos tentang masyarakat penerima manfaat bantuhan sosial dari kementrian sosial RI.01/-02/2018

Dalam evaluasi bantuhan sosial ini TKSK nimboran memberikan penjelasan bahwa bantuhan bansos rastra ini untuk satu KK mendapatkan 10 KG dan dalam penyaluran yang di lakukan setiap Tangal 20-25 itu suda jadi putusan PT BULOG provinsi papua dan papua barat serta Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Sosial dalam penyaluran itu bansos tersebut akan PT BULOG  antar sampe ke kampung-kampug dan kelurahan.

Tangapan kepala kampung bahwa apa masi ada raskin dan masi di pungut biaya dari warga masyarakat dalam proses pengurusan Basos Rastra ini. Sehinga dalam pertanyaan yang di tanyakan kepada TKSK selaku pengurus bansos rastra.

Sehingga TKSK menjelakan bahwa bantuhan bansos rartra ini suda di gratiskan oleh kementrian sosiak Pangan RI jadi untuk masyarakata tidak di pungut biaya seperser pung.

Dalam penjelasan TKSK nimboran mengataka secara tegas kepada kepala kampung dan pengurus raskin di dingkat kampung bahwa kalau sampe kampung tersebut masi melakukan pungutan biaya berati kampung tersebut akan di kenakan sangsi tegas kata TKSK.

TKSK nimboran mengatkan bahwa keperintahan kampung harus bisa menyiapka data PMKS secara baik agar bisa mendapatkan bantuhan dan bagi yang tidak memiliki Kartu KK dan KTP segera pemerintah kampung mengurus nya agar data PMKS yang ada di kampung tersebut bisa di monitor lewat data tersebut.

Tangapan kepala-kapala kampung bahwa meraka sangat setuju dengan ketegasan yang di sampaikan oleh TKSK nimboran sehingga kita yang bekerja di sebagai pemerintah kampung harus bisa tegas disiplin dalam menerima bantuhan sosial ataupun bantuhan apa saja.

Sehingga tangapan kejelasan yang di sampaikan oleh TKSK kepada kepala kampung dan kelurahan, seingga pemerintah distrik sangat berharapa bawah kesepakan yang sudah di dengar tentang sangsi tersebut agara kampung-kampung harus bekerja dengan semaksimal mungkin baik dalam mengola dana kampung dan juga baik bantuhan yang akan di bantu oleh instansi lain. Sehinga itu bisa di manfaatkan dengan baik agar nama kampung kita di lingkungan distrik nimboran bisa terjaga. (Griapon gemebs)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*